Blog
BIA Tax Learning Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta - BIA Tax Learning
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha Menteri Keuangan pada tanggal 13 April 2017 telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru yakni PMK Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Pengga.
Read More
Pemerintah Diingatkan Bahaya Penurunan PTKP
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai rencana pemerintah yang ingin menurunkan batas maksimal Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tengah kondisi melemahnya daya beli masyarakat saat ini kurang tepat. Jika rencana itu diimplementasikan, Bhima meyakini akan ada penurun.
Read More
Penghasilan Tidak Kena Pajak Turun, Daya Beli Makin Lesu
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah diharapkan tak memangkas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) guna menjaga daya beli masyarakat yang dinilai tengah lesu. Penurunan PTKP pun dikhawatirkan membuat pekerja sektor informal semakin enggan melaporkan penghasilannya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bh.
Read More
Sri Mulyani: Target Rasio Pajak 2019 Diharapkan Tembus 16%
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berharap rasio perpajakan Indonesia pada tahun 2019 bisa tembus ke angka 16%. Target tersebut diakui mereka cukup ambisius dan penuh tantangan, kendati demikian pemerintah memiliki banyak cara untuk bisa melakukanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target yang cukup prestisius tersebut.
Read More
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak - BIA Tax Learning
Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 29 Maret 2017 telah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang baru yakni PER Nomor 03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Paj.
Read More